^{biasanyadapat diidentifikasi sejak masa kehamilan hingga menginjak usia dini pada masa tumbuh kembang anak. (BKKBN, 2013) Berbagai gerakan tuntutan persamaan hak dan aksebilitas fisik maupun non-fisik telah terjadi di Indonesia. Dalam aksinya para aktivis DPO menuntut bahwa diperlukannya} - Persoalan sumber daya manusia semakin menjadi perhatian utama bagi perusahaan dan negara. Kualitas dan talenta yang dimiliki tiap individu kian dipandang sebagai kunci pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan mana saja yang telah mempersiapkan dan menetapkan langkah dalam meningkatkan daya saing, talenta, dan kualitas sumber daya manusia? Bagaimana mengukur daya saing tersebut? Lemahnya Daya Saing Indonesia Global Talent Competitiveness Index GTCI PDF adalah pemeringkatan daya saing negara berdasarkan kemampuan atau talenta sumber daya manusia yang dimiliki negara tersebut. Beberapa indikator penilaian indeks ini adalah pendapatan per kapita, pendidikan, infrastruktur teknologi komputer informasi, gender, lingkungan, tingkat toleransi, hingga stabilitas ASEAN, Singapura menempati peringkat pertama dengan skor 77,27. Peringkat berikutnya disusul oleh Malaysia 58,62, Brunei Darussalam 49,91, dan Filipina 40,94. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke enam dengan skor sebesar 38,61. undefinedLaporan yang dirilis oleh INSEAS ini menyusun pemeringkatan dengan penekanan penting pada pendidikan. Beberapa aspek pendidikan yang menjadi ukuran di antaranya pendidikan formal, vokasi, literasi baca-tulis-hitung, peringkat internasional universitas, jurnal ilmiah, mahasiswa internasional, relevansi pendidikan dengan dunia bisnis, jumlah lulusan teknisi dan peneliti, jumlah hasil riset, dan jurnal skor Indonesia dan negara ASEAN lainnya, adakah korelasi antara talenta dengan pendidikan di negara tersebut?Kondisi Pendidikan Indonesia Berdasarkan Education Index yang dikeluarkan oleh Human Development Reports, pada 2017, Indonesia ada di posisi ketujuh di ASEAN dengan skor 0,622. Skor tertinggi diraih Singapura, yaitu sebesar 0,832. Peringkat kedua ditempati oleh Malaysia 0,719 dan disusul oleh Brunei Darussalam 0,704. Pada posisi keempat ada Thailand dan Filipina, keduanya sama-sama memiliki skor 0,661. undefinedAngka tersebut dihitung menggunakan Mean Years of Schooling dan Expected Year of Schooling. Lalu, bagaimana rata-rata lama sekolah negara-negara di Aseab? Rata-Rata Penduduk Indonesia Bersekolah Hingga SMP Data menunjukkan Singapura memiliki rerata lama sekolah paling lama dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, yaitu 11,5 tahun. Negara berikutnya adalah Malaysia dengan rata-rata lama sekolah sebesar 10,2 tahun. Selain itu, Filipina memiliki rerata lama sekolah sebesar 9,3 itu, Indonesia, rata-rata lama sekolahnya adalah 8 tahun. Di bawah Indonesia adalah Thailand 7,6 tahun, Laos 5,2 tahun, Myanmar 4,9 tahun, dan Kamboja 4,8 tahun. undefinedJika melihat kembali data GTCI di atas, ada korelasi antara lama sekolah yang ditempuh penduduk dengan kualitas talenta sumber daya negara tersebut. Bila diperhatikan, Singapura, Malaysia, Brunei, dan Filipina berulang kali menempati lima posisi teratas di hal ini, Indonesia bahkan masih tertinggal dari Malaysia dan Filipina. Meski demikian, ada peningkatan rata-rata lama sekolah di Indonesia dari tahun ke tahun. Rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah, semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang dari Statistik Pendidikan, pada 2015 misalnya, rerata lama sekolahnya adalah 8,32 tahun. Rerata tersebut naik pada 2016 menjadi 8,42 dan naik kembali pada 2017, yaitu 8,5 tahun. Pada 2018, rerata lama ekolah di Indonesia mencapai 8,58 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP/ angka rata-rata lama sekolah pada 2018 belum memenuhi target Renstra Kemendikbud sebesar 8,7 tahun. Selain itu, target RPJMN tahun 2019 pun tak terpenuhi rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas sebesar 8,8 dilihat berdasarkan provinsi, DKI Jakarta menempati peringkat tertinggi dengan rata-rata lama sekolah 11,06 tahun, disusul Kepulauan Riau 10,01 tahun, dan Maluku 9,78 tahun. Sementara itu, provinsi dengan peringkat rata-rata lama sekolah paling rendah adalah Papua 6,66 tahun, Kalimantan Barat 7,65 tahun, dan NTB 7,69 tahun. undefinedUntuk mereka yang tamat SD, diperhitungkan lama sekolahnya 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun, tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau itu, antara wilayah desa dan kota pun juga ada ketimpangan. Capaian rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Penduduk perkotaan rata-rata telah menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun, sementara penduduk perdesaan rata-rata hanya bersekolah sampai kelas 7 SMP/sederajat kurang lebih 7 tahun.Ketimpangan yang tinggi terjadi pada kelompok disabilitas. Selisih rata-rata lama sekolah antara para penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas mencapai sekitar 4 tahun. Dari sumber yang sama, diketahui bahwa mereka yang bukan penyandang disabilitas bisa bersekolah hingga kelas 8 SMP/sederajat, sedangkan penyandang disabilitas hanya mampu bersekolah sampai kelas 4 SD/sederajat saja. Artinya, sistem pendidikan kita belum inklusif dan akses pendidikan masih sangat terbatas. Indonesia berada di urutan 67 dari 125 negara di dunia dalam peringkat GTCI 2019. Sumber daya manusia penting untuk menjadi prioritas pemerintah. Bisa dibilang bahwa daya saing SDM di Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan negara satu cara meningkatkan daya saing adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Apalagi anggaran pendidikan Indonesia tergolong tinggi dan trennya terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2014, misalnya, anggaran pendidikan mencapai Rp375,4 triliun dan naik menjadi Rp492,5 triliun pada 2019 atau 20 persen dari Belanja APBN. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan tahun 2019, beberapa di antaranya untuk Program Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah, pembangunan/rehabilitasi fasilitas pendidikan, dan beasiswa bidik misi. Bila Indonesia mau SDM-nya siap dalam menghadapi usia produktif, implementasi dan pemantauan dari alokasi dana pendidikan ini sangat penting untuk jadi perhatian pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. - Pendidikan Penulis Scholastica GerintyaEditor Maulida Sri Handayani Tingkatpertumbuhan penduduk di Indonesia termasuk tinggi, yakni sekitar 1,98% per tahun. lepas daripada pengaruhnya terhadap kualitas dan kuantitas pendidikan, cenderung untuk menghambat perimbangan pendidikan. Banyak faktor yang menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan serta kerusakan lingkungan yang dapat diidentifikasi dari loading... Novianty ElizabethPengamat Pendidikan, Pendiri Sekolah Putra Pertiwi, Dosen Universitas Jayabaya PEMBANGUNAN di bidang pendidikan merupakan suatu proses yang memegang peranan sangat penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan upaya yang bisa mempercepat pengembangan potensi manusia untuk mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya. Menyadari pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah telah berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas lewat pengembangan dan perbaikan kurikulum, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Indonesia selalu menempatkan pembangunan di sektor pendidikan pada skala prioritas. Ini dibuktikan dengan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menduduki peringkat pertama dari semua kementerian dan lembaga non-departemen. Alokasi anggaran pendidikan tetap dipertahankan pada 20% dari total anggaran pendapatan belanja negara. Alokasi anggaran yang besar itu diprioritaskan untuk meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan di seluruh Indonesia. Pemerintah berharap anggaran pendidikan ini bisa membangun kemampuan dasar anak-anak Indonesia mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan dasar. Terutama dalam kemampuan literasi, matematika, dan sains. Sebuah harapan yang merupakan indikasi di mana Pemerintah Indonesia bersungguh-sungguh ingin meningkatkan posisi pendidikan Indonesia di dunia internasional pada masa ke depan, berkaca dari hasil survei yang diadakan bulan Desember 2019 tergambar kemampuan pelajar pada satu negara. Survei yang dirilis Programme for International Student Assessment PISA sebagai standar internasional pendidikan di Indonesia. PISA merupakan sistem ujian yang diinisiasi oleh Organisation for Economic Cooperation and Development OECD guna mengevaluasi sistem pendidikan di seluruh dunia pada akhir tahun 2019 di Paris, menempatkan Indonesia di peringkat ke-72 dari 77 negara. Survei ini juga digunakan Indonesia dalam menentukan standar pendidikan internasional. Survei PISA merupakan rujukan dalam menilai kualitas pendidikan di dunia, yang menilai kemampuan pelajar dalam bidang literasi, matematika dan sains. Data ini menjadikan Indonesia berada di peringkat enam terbawah, masih di bawah negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Secara keseluruhan terlihat indeks pembangunan manusia di Indonesia mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia IPM Indonesia tahun 2019 mencapai 71,92. Angka ini meningkat sebesar 0,74% dibandingkan dengan tahun 2018. Sementara dari sisi pendidikan, penduduk Indonesia yang berusia 25 tahun ke atas rata-rata menempuh 8,17 tahun masa sekolah atau telah menyelesaikan kelas VIII. Selain itu, rata-rata anak usia 7 tahun yang mulai bersekolah diperkirakan bisa mengenyam pendidikan hingga 12,91 tahun setara dengan kelas XII atau tamat SMA. Sejak 2011, rata-rata pertumbuhan angka harapan sekolah tumbuh di atas 1%. Pada 2018, angkanya melambat menjadi 0,47%. Kondisi tersebut menunjukkan masih ada problem pada sektor pendidikan di Indonesia. Tertinggalnya kualitas pendidikan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia merupakan tantangan terbesar yang harus diselesaikan pemerintah saat ini. Melalui Mendikbud sebagai nakhoda pendidikan di Indonesia sudah waktunya mencari terobosan baru untuk mendongkrak kualitas pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan ditentukan juga oleh kualitas pendidik/guru. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, baik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal maupun pendidikan dasar dan menengah. Permendikbud Nomor 16/2007 menyatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Keempat kompetensi ini telah dijabarkan menjadi kompetensi guru yang harus bisa ditunjukkan dan diamati dalam berbagai kegiatan, tindakan, dan sikap guru dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Untuk mengukur kompetensi pedagogi, pemerintah telah menggulirkan Uji Kompetensi Guru UKG sejak 2012. UKG adalah sebuah kegiatan ujian untuk mengukur kompetensi dasar tentang bidang studi dan kompetensi pedagogi. Kompetensi dasar bidang studi yang diujikan sesuai dengan bidang studi sertifikasi bagi guru yang sudah bersertifikat pendidik dan sesuai dengan kualifikasi akademik bagi guru yang belum bersertifikat pendidik. Hasil pengukuran kompetensi ini merupakan gambar kualitas guru di Indonesia. Hasil profesionalisme guru bisa terlihat juga pada hasil UKG, kompetensi yang diukur adalah kompetensi profesional dan pedagogi. Sedangkan kompetensi sosial dan kepribadian tidak diujikan secara menyeluruh. Begitu pun hasil UKG dari tahun ke tahun masih mengecewakan, karena rata-rata pendidik masih mendapat nilai di bawah standar dari standar yang ditetapkan pemerintah. Kondisi ini sungguh memprihatinkan mengingat peran guru dalam membangun mutu sumber daya manusia sangat strategis. UKG bisa menggambarkan kompetensi guru, khususnya kompetensi pedagogi dan kompetensi profesional sesuai dengan standar yang ditetapkan. Walau masih jauh dari harapan, tapi setidaknya pemerintah melalui Kemendikbud mendapatkan peta kompetensi guru yang menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan dan memetakan kebijakan yang akan diambil untuk menaikkan kualitas pendidik. Seperti jenis pendidikan dan pelatihan apa yang harus diikuti guru pada program pembinaan dan pengembangan profesi guru dalam bentuk kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Terlepas dari kritik tentang pelaksanaan UKG yang masih berantakan dan kelemahan alat ukur UKG, realitanya nilai kompetensi guru secara nasional kategorinya belum lulus. Harus kita akui bahwa ada guru-guru yang kompeten dan lulus UKG, namun jauh lebih dominan adalah para guru yang tidak kompeten. Karena itu, dapat dikatakan UKG yang dilakukan mulai dari tahun 2012 sampai saat ini belum mendapat hasil yang diharapkan pemerintah. Selain Uji Kompetensi Guru, ada juga Penilaian Kinerja Guru yang dilaksanakan untuk mewujudkan guru profesional. Pemerintah ingin membantu para pendidik dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Hal ini akan memberikan kontribusi secara langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan sekaligus membantu pengembangan karier guru sebagai tenaga profesional. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bahwa setiap guru adalah seorang profesional di bidangnya dan sebagai penghargaan atas prestasi kerjanya, maka dilaksanakanlah penilaian kinerja guru. Penilaian yang dilakukan saat ini oleh pemerintah melalui Kemendikbud dan dinas pendidikan setempat semata hanya menitikberatkan pada kompetensi pedagogi dan kompetensi profesional, sedangkan ranah kompetensi kepribadian dan sosial sering kali lepas dari penilaian. Padahal dalam pandangan saya, bukan kompetensi pedagogi dan profesional saja yang perlu dibina, diperhatikan, dan dijadikan tolok ukur keprofesionalan pendidik, tapi kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial pendidik yang berperan besar dalam mendidik anak bangsa. Dengan begitu, pentingnya dilakukan pembinaan karakter positif secara berkala dan holistik untuk para pendidik. Masih banyak pekerjaan besar pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru, mengingat geografi Indonesia yang luas dan jumlah pendidik sangat besar. Berbagai tantangan ini memang sudah dipikirkan pemerintah melalui departemen terkait. Berbagai program pun sudah diluncurkan dan saling terintegrasi, berproses dan berjalan sesuai dengan tujuan dan targetnya sehingga pembangunan dalam bidang pendidikan bisa terus berproses menuju kualitas pendidikan yang ideal.ras Populasiadalah semua penduduk yang bermukim di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan se-Kota Depok. Sampel *Departemen Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Gd. D Lt. 1 FKM UI, Kampus Baru UI Depok 16424 (e-mail: dian_ayubi@yahoo.com) secara objektif dapat diidentifikasi. Waktu tunggu ^{Assalamu'alaikum teman-teman. Kabar sehat? Semoga selalu. Masih berhubungan dengan dinamika penduduk, kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai kualitas penduduk indonesia dilihat dari kesehatan masyarakat, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Sub bahasan mengenai kualitas penduduk ini melanjutkan sub bahasan tentang pertumbuhan penduduk kemarin. Semoga bisa menambah wawasan kamu, khususnya untuk mata pelajaran IPS kelas 7 bab 1 pada semester ganjil. Langsung saja monggo dipelajari. Pertumbuhan penduduk yang terjadi pada suatu negara akan memberikan dampak sebagai mana penjelasan sebelumnya. Permasalahan tersebut semakin parah jika kualitas negara tersebut juga buruk. Jika pertumbuhan penduduk diiringi dengan kualitas penduduk yang baik, maka perkembangan negara bisa seiring tetapi, jika pertumbuhan penduduk yang tinggi tapi kualitas penduduk yang buruk, tentu negara akan semakin memiliki banyak permasalah. Jadi, Kualitas penduduk merupakan salah satu indikator untuk menilai perkembangan suatu negara. Pengertian Kualitas Penduduk Kualitas penduduk adalah tingkatan mutu penduduk dan kemampuan sumber daya manuasia dalam menunjang negara untuk menjadi negara maju. Kualitas penduduk dapat dilihat dari pendapatan, kesehatan masyarakat, dan pendidikan. Baca juga S2 Kesehatan Masyarakat, Prospek kedepan yang Cerah Hampir sebagian besar negara-negara di dunia memiliki permasalah tentang kualitas penduduknya. Tak terkecuali Indonesia. Indonesia masih memiliki banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terkait dengan kualitas penduduk Indonesia. Dari ketiga kriteria kualitas penduduk mungkin belum ada yang menjadi sektor yang bisa dibanggakan. Selama ini pemerintah juga sudah berupaya untuk meningkatkan kualitas penduduk indonesia. Kebijakan-kebijakan terkait dengan sektor kualitas penduduk baik pendidikan, kesehatan, maupun pendapatan penduduk sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah. Namun, jika dibandingkan dengan negara tetangga terdekat kita, Malaysia mungkin, Indonesia masih dikatakan tertinggal. Maka, perlunya kesadaran dan peran dari segala lapisan negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Adapun kualitas penduduk di Indonesia, sebagai berikut Tingkat Kesehatan masih Rendah Salah satu sektor penentu kualitas penduduk adalah kesehatan. Jika kesehatan suatu negara baik, maka kualitas penduduknya bisa dibilang bagus. Hal tersebut berkaitan dengam tingkat kematian negara tersebut. Jika tingkat kesehatan rendah, maka kematian penduduk akan banyak terjadi, sehingga menjadikan negara tersebut memiliki kualitas kesehatan yang rendah. Kualitas kesehatan dalam suatu negara dapat diindikasikan dari berbagai sisi. Indikasi yang dimaksud antara lain angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, ketercukupan gizi makanan, dan usia harapa hidup. Kualitas kesehatan yang rendah akan menimbulkan dampak buruk bagi negara. Sebab akan terjadi pengurangan tenaga kerja di dalam negara tersebut secara signifikan. Banyaknya kekhawatiran mengenai kehidupan masyarakat yang terancam akan adanya kematian. Maka, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan penduduknya, diantarnya Kerjasama Internasional dengan WHO Badan Kesehatan Dunia Saat ini Indonesia sudah bekerjasama dengan Badan Kesehatan di bawah naungan PBB, yakni WHO. Hasil dari kerjasama ini adalah standarisasi obat dan makanan, peningkatan gizi masyarakat, dan pelaksanaan pekan imunisasi nasional. Peningkatan Kualitas Lingkungan Lingkungan yang baik dan bersih menjadi salah faktor kesehatan masyarakat. Indonesia juga telah bekerjasama dengan Badan di bawah naungan PBB selain WHO, mengenai pembangunan, yaitu UNDP. Salah satu program dari kerjasama tersebut adalah Kompoong Improvement Programme KIP. KIP adalah upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan kampung kota dengan tujuan lanjut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat penghuni. Melengkapi Sarana dan Prasarana Kesehatan Saat ini dunia medis sudah mengalami perkembangan di Indonesia. Sarana prasarana yang menunjang kesehatan masyarakat mulai diperhatikan. Sebut saja tenaga medis sampai ke pelosok, obat-obatan, alat kesehatan mudah didapatkan, bidan desa siap 24 jam, dll. Mengadakan program pelayanan kesehatan masyarakat masyarakat Pelayanan kesehatan masyarakat sudah mulai di perhatikan di Indonesia. Mulai dari Askes Asuransi Kesehatan yang kini kita kenal dengan BPJS Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial. Walaupun dalam perjalanannya, BPJS masih menjadi beban entah bagi masyarakat maupun penyedia layanan kesehatan. Kualitas Pendidikan masih Rendah Pendidikan menjadi salah satu sektor pendukung berkembangnya suatu negara. Negara maju adalah negara yang didukung oleh orang-orang yang berilmu pengetahuan sesuai bidangnya. Semakin banyak penduduk yang berilmu pendidikan, maka dampaknya negara tersebut juga semakin baik dalam pengelolaannya. Pendidikan penduduk dalam suatu negara akan menunjang kemampuan memahami sebagai modal untuk menghadapi kemajuan zaman. Semakin tinggi pendidikannya akan semakin mudah penduduk untuk beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Masyarakat senantiasa memiliki kreatifitas dan inovasi dalam segala hal, sehingga akan menambah produktifitas negaranya. Pemerintah Indonesia juga memiliki upaya-upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakatnya. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan, diantaranya Program wajib belajar 9 tahun Mendorong kesadaran masyarakat mampu dan badan usaha untuk menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu Menyediakan berbagai beasiswa berprestasi Memberikan Bantuan Operasional Sekolah BOS Membuka pendidikan nonformal dan kursus untuk menigkatkan skill masyarakat Meningkatkan sarana prasarana pendidikan di berbagai pelosok negri Pendapatan per Kapita masih Rendah Sebelumnya, kamu sudah tahu apa itu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita adalah jumlah pendapatan kotor nasional dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk di suatu negara. Sehingga, pendapatan per kapita yang tinggi akan mencerminkan kemakmuran negara tersebut. Di Indonesia sendiri memiliki pendapatan per kapita yang masih rendah. Berdasarkan data BPS Badan Pusat Statistik pendapatan per kapita negara Indonesia sebesar Rp pada tahun 2018. Besaran tersebut naik 6,76 persen dari tahun sebelumnya. Dengan pendapatan per kapita yang kecil menggambarkan tingkat kehidupann masyarakat Indonesia masih didominasi masyarakat miskin atau prasejahtera dengan tingkat penghasilan yang relatif rendah. Dengan demikian, negara akan sulit melakukan pembangunan nasional, sebab negara tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai pelaksanaan pembangunan. Sehingga, negara tidak akan bisa maju dari segala bidang. Meskipun berpendapatan kecil, pemerintah Indonesia telah mengupayakan kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun upaya pemerintah untuk mengatasi kualitas pendapatan per kapita, sebagai berikut Memberikan subsidi keluarga miskin Memberikan keringanan biaya pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu Meningkatkan standar upah buruh minimum kota Memberikan pinjaman lunak serta pelatihan kepada pengusaha mikro dan pengusaha kecil Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana sosial Bahasan Sebelumnya} 944f.